SUKABUMI, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Drajad Wibowo mengatakan penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah akan membawa dampak negatif bagi iklim investasi di Indonesia. Demikian disampaikannya, di sela-sela workshop wartawan, di Lido, Sukabumi, Sabtu (31/10).
YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah akan terus memulangkan ribuan tenaga kerja Indonesia bermasalah di luar negeri. Pekan depan, pemerintah berencana memulangkan sedikitnya 1.750 TKI dari Timur Tengah, di antaranya dari Arab Saudi dan KuwaitMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan hal itu seusai memanen cabai merah simbolik program padat karya pemuda di Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/11). Turut hadir di antaranya Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans I Gusti Made Arka, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans Myra Maria Hanartani, dan Bupati Wonosobo Abdul Kholik Arif.
Depnakertrans sudah berkoordinasi dengan Garuda Indonesia, Departemen Perhubungan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah akan mencarter pesawat khusus dari Garuda untuk menjemput dan memulangkan TKI sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan.
Adapun untuk jangka panjang, pemerintah terus menyiapkan penyelesaian masalah TKI secara struktural. Pemerintah siap mencabut izin perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta yang tidak memberikan 200 jam pelatihan kepada calon TKI.
Pelatihan menjadi bagian terpenting dari penyiapan kemampuan teknis TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Mereka juga harus lolos tes kesehatan dan uji kesehatan mental sehingga siap dalam menghadapi persoalan di luar negeri.
Saat berbicara di hadapan kader Jangkar Muda Nusantara usai panen cabai di Wonosobo, Muhaimin memuji kemauan pemuda setempat mengikuti program padat karya bertani cabai dan melon. Program yang didukung penuh Bupati Wonosobo Abdul Kholik Arif tersebut hanya memakai dana Rp 83,6 juta untuk penanaman cabai dan melon di areal seluas 6 hektar.
Menurutnya, pemda harus mendukung program-program yang mampu menciptakan ribuan wirausaha baru. Indonesia yang kaya sumber daya alam akan menjadi lebih lengkap apabila memiliki jutaan wirausaha untuk menggerakkan perekonomian nasional.
Abdul Kholik mengatakan, program padat karya produktif dengan bertani membuat pemuda Wonosobo memiliki pilihan lain dalam mencari pekerjaan. Kondisi ini tentu sangat positif karena Wonosobo juga memiliki areal pertanian yang subur.
Pelaksana program padat karya produktif di Wonosobo Arif Arbai mengatakan, mereka bersyukur mendapatkan bantuan program ini dari pemerintah. Kalangan pemuda sangat membutuhkan dukungan dengan program-program seperti ini sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, anggota legislatif, atau pegawai swasta.
"Bertani juga mampu memberikan penghasilan yang baik bila ditekuni dengan serius," ujar Arif.
Depnakertrans sudah berkoordinasi dengan Garuda Indonesia, Departemen Perhubungan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah akan mencarter pesawat khusus dari Garuda untuk menjemput dan memulangkan TKI sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan.
Adapun untuk jangka panjang, pemerintah terus menyiapkan penyelesaian masalah TKI secara struktural. Pemerintah siap mencabut izin perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta yang tidak memberikan 200 jam pelatihan kepada calon TKI.
Pelatihan menjadi bagian terpenting dari penyiapan kemampuan teknis TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Mereka juga harus lolos tes kesehatan dan uji kesehatan mental sehingga siap dalam menghadapi persoalan di luar negeri.
Saat berbicara di hadapan kader Jangkar Muda Nusantara usai panen cabai di Wonosobo, Muhaimin memuji kemauan pemuda setempat mengikuti program padat karya bertani cabai dan melon. Program yang didukung penuh Bupati Wonosobo Abdul Kholik Arif tersebut hanya memakai dana Rp 83,6 juta untuk penanaman cabai dan melon di areal seluas 6 hektar.
Menurutnya, pemda harus mendukung program-program yang mampu menciptakan ribuan wirausaha baru. Indonesia yang kaya sumber daya alam akan menjadi lebih lengkap apabila memiliki jutaan wirausaha untuk menggerakkan perekonomian nasional.
Abdul Kholik mengatakan, program padat karya produktif dengan bertani membuat pemuda Wonosobo memiliki pilihan lain dalam mencari pekerjaan. Kondisi ini tentu sangat positif karena Wonosobo juga memiliki areal pertanian yang subur.
Pelaksana program padat karya produktif di Wonosobo Arif Arbai mengatakan, mereka bersyukur mendapatkan bantuan program ini dari pemerintah. Kalangan pemuda sangat membutuhkan dukungan dengan program-program seperti ini sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, anggota legislatif, atau pegawai swasta.
"Bertani juga mampu memberikan penghasilan yang baik bila ditekuni dengan serius," ujar Arif.
|
|
Jakarta - Kasus penahanan Mabes Polri terhadap dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto masih berbuntut. Malam ini, Presiden SBY memanggil sejumlah tokoh. Sedangkan pada Senin (2/11/2009), Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung ingin bertemu para pemimpin redaksi (pimred) media massa.
Undangan kepada para pimred sudah disampaikan oleh staf khusus Menkominfo melalui SMS kepada para pimred, Minggu (1/11/2009). Pertemuan Menkominfo Tifatul Sembiring, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji akan digelar di kantor Menkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2009) pukul 14.00 WIB.
Belum diketahui secara pasti apa agenda pertemuan antara tiga anggota kabinet SBY itu. Yang jelas, undangan itu hanya menyebutkan agenda: "Silaturahmi dan update situasi terkini." Karena dalam forum itu dihadirkan Kapolri dan Jaksa Agung, maka diperkirakan pertemuan itu akan juga membahas kelanjutan kasus penahanan Bibit dan Chandra yang saat ini mendapat perhatian penuh dari masyarakat.
Untuk diketahui, saat ini para tokoh nasional dan anggota masyarakat yang menjadi penjamin atas pembebasan Chandra dan Bibit terus semakin bertambah. Dukungan masyarakat lewat berbagai saluran, termasuk facebook, terus mengalir, bahkan mendekati 300 ribu orang pendukung. Dukungan akan terus mengalir, karena berbagai aksi keprihatinan akan terus digelar hingga beberapa hari mendatang.
Banyak pihak yang menilai kasus yang disangkakan oleh Polri terhadap Bibit dan Chandra tidak memiliki bukti yang kuat, cenderung terlihat direkayasa. Sesuai perintah Presiden SBY, Kapolri sudah memberikan penjelasan terkait hal ini, namun masih banyak hal yang belum jelas dan dinilai belum transparan. Antara lain, mengenai tuduhan penyuapan dan pemerasan, yang miskin bukti.
Terkait kasus penahanan Bibit dan Chandra yang masih terus berbuntut, sejak pukul 21.00 WIB, Presiden SBY memanggil sejumlah tokoh ke Wisma Negara. Sejumlah tokoh yang diundang, antara lain Anies Baswedan, Komaruddin Hidayat, Teten Masduki dan Hikmahanto Juwana
Undangan kepada para pimred sudah disampaikan oleh staf khusus Menkominfo melalui SMS kepada para pimred, Minggu (1/11/2009). Pertemuan Menkominfo Tifatul Sembiring, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji akan digelar di kantor Menkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2009) pukul 14.00 WIB.
Belum diketahui secara pasti apa agenda pertemuan antara tiga anggota kabinet SBY itu. Yang jelas, undangan itu hanya menyebutkan agenda: "Silaturahmi dan update situasi terkini." Karena dalam forum itu dihadirkan Kapolri dan Jaksa Agung, maka diperkirakan pertemuan itu akan juga membahas kelanjutan kasus penahanan Bibit dan Chandra yang saat ini mendapat perhatian penuh dari masyarakat.
Untuk diketahui, saat ini para tokoh nasional dan anggota masyarakat yang menjadi penjamin atas pembebasan Chandra dan Bibit terus semakin bertambah. Dukungan masyarakat lewat berbagai saluran, termasuk facebook, terus mengalir, bahkan mendekati 300 ribu orang pendukung. Dukungan akan terus mengalir, karena berbagai aksi keprihatinan akan terus digelar hingga beberapa hari mendatang.
Banyak pihak yang menilai kasus yang disangkakan oleh Polri terhadap Bibit dan Chandra tidak memiliki bukti yang kuat, cenderung terlihat direkayasa. Sesuai perintah Presiden SBY, Kapolri sudah memberikan penjelasan terkait hal ini, namun masih banyak hal yang belum jelas dan dinilai belum transparan. Antara lain, mengenai tuduhan penyuapan dan pemerasan, yang miskin bukti.
Terkait kasus penahanan Bibit dan Chandra yang masih terus berbuntut, sejak pukul 21.00 WIB, Presiden SBY memanggil sejumlah tokoh ke Wisma Negara. Sejumlah tokoh yang diundang, antara lain Anies Baswedan, Komaruddin Hidayat, Teten Masduki dan Hikmahanto Juwana
|
|
Jakarta - Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama sejumlah tokoh malam ini terkait kasus penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menghasilkan 3 rekomendasi. Salah satunya adalah soal pembentukan tim pencari fakta.
"Tadi direspon baik (rekomendasi yang diberikan) tapi mungkin hasil rekomendasi tidak diberikan, diendapkan dulu. Mungkin besok pagi akan segera dikeluarkan," ujar Menko Polhukam, Djoko Suyanto, di Wisma Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2009) malam.
Menurut Djoko, bagaimana tugas tim pencari fakta telah dirumuskan. Namun, Presiden belum menunjuk siapa saja yang akan mengisi tempat dalam tim pencaari fakta tersebut.
"Rekomendasi person belum akan tetapi bayangan kalangan mana saja sudah ada tadi," terang jenderal bintang empat tersebut.
Sekitar pukul 21.00 WIB Presiden SBY mengundang empat tokoh naional yaitu, Sekjen Transparancy International Indonesia Teten Masduki, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor Universitas UIN Syarif Hidayatullah dan Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwanto.
Dalam pertemuan tersebut keempat tokoh menyampaikan tiga rekomendasi kepada presiden SBY terkait kasus Bibit dan Chandra. Ketiga rekomendasi tersebut adalah usulan gelar perkara, pembentukan tim independen, dan transparansi proses hukum.
"Tadi direspon baik (rekomendasi yang diberikan) tapi mungkin hasil rekomendasi tidak diberikan, diendapkan dulu. Mungkin besok pagi akan segera dikeluarkan," ujar Menko Polhukam, Djoko Suyanto, di Wisma Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2009) malam.
Menurut Djoko, bagaimana tugas tim pencari fakta telah dirumuskan. Namun, Presiden belum menunjuk siapa saja yang akan mengisi tempat dalam tim pencaari fakta tersebut.
"Rekomendasi person belum akan tetapi bayangan kalangan mana saja sudah ada tadi," terang jenderal bintang empat tersebut.
Sekitar pukul 21.00 WIB Presiden SBY mengundang empat tokoh naional yaitu, Sekjen Transparancy International Indonesia Teten Masduki, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor Universitas UIN Syarif Hidayatullah dan Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwanto.
Dalam pertemuan tersebut keempat tokoh menyampaikan tiga rekomendasi kepada presiden SBY terkait kasus Bibit dan Chandra. Ketiga rekomendasi tersebut adalah usulan gelar perkara, pembentukan tim independen, dan transparansi proses hukum.
|
|